ANALISIS PELAKASANAAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Penelitian ini membahas pelaksanaan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya di Pengadilan Agama Purwodadi. Perubahan undang-undang ini menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan meminimalkan dampak negatif pernikahan dini. Meski demikian, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi menunjukkan peningkatan, yang disebabkan oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi, hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan normatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian untuk mempermudah pemeriksaan keabsahan data melalui teknik triangulasi dan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, permohonan dispensasi nikah dilakukan dengan sukarela tanpa adanya sengketa dari para pemohon, jumlah perkara dispensasi nikah yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Purwodadi lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kedua, hambatan yang terjadi dalam pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi adalah Faktor kedudukan hukum para pihak yang mengajukan perkara, dan Faktor kurangnya bukti. Ketiga, upaya mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwodadi terkait hambatan tidak berkedudukan hukum pemohon dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan maka Pemohon mencabut permohonannya. Upaya untuk mengatasi hambatan kurangnya bukti dapat memberi pemohon kesempatan untuk memperbaiki dengan mengajukan kembali permohonan baru dan melengkapi atau memperbaiki kekuranan bukti yang telah dilakukan pada permohonan sebelumnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembaruan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini