IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

ecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan telah melaksanakan PATEN sebagai pelayanan adminsitrasi publiknya secara terpadu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III yang variabelnya meliputi komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur organisasi, terkait dalam pengumpulan data, penulis melakukannya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis reduksi data, displai data dan veriication.
Dengan penelitian ini Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang mengaturnya namun belum dapat di implementasikan dengan baik secara optimal karena 1) masih kurangnya sosialisasi PATEN kepada masyarakat akibatnya masih banyak yang belum memahami tentang PATEN 2) masih kurangnya kualitas dan terbatasnya kuantitas sumberdaya pelaksana teknis PATEN dalam memberikan pelayanan 3) masih kurangnya sarana dan prasarana serta terbatasnya dukungan anggaran dari sumber APBD Kabupaten Grobogan sehingga menghambat dalam pengembangannya 4) dan pada aspek struktur birokrasi sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik karena telah adanya SOP dan Fragmentasi yang jelas.
Kemudian terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, beberapa faktor pendukungnya antara lain adanya 1) Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dalam meningkatkan pelayanan administrasi terpadu, sebab daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan pelayanan di pemerintahan Kecamatan Purwodadi, 3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.
Adapun yang menjadi faktor penghambatnya antara lain 1) Terbatasnya fasilitas kerja atau sarana operasional untuk menunjang pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), 2) Beragamnya karakteristik, sikap dan perilaku pegawai yang memungkinkan perbedaan keramahtamahan dalam menghadapi para pemakai jasa, 3) Terbatasnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan PATEN, 4) Terbatasnya kewenangan Camat dalam mengambil kebijakan terutama untuk pengembangannya seiring dengan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadunya di Kecamatan Purwodadi