TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PEKERJA OUTSOURCING DI PT. SARANA PARIWARA BERDASARKAN PP NOMOR 35 TAHUN 2021

Perkembangan sistem ketenagakerjaan di Indonesia semakin dinamis dengan adanya mekanisme outsourcing yang memungkinkan perusahaan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga. Namun, sistem ini sering kali menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing, terutama terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) hadir sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum terkait PHK pekerja outsourcing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi PP 35/2021 dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP 35/2021 di Kota Semarang masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah, kurangnya pemahaman pekerja terhadap hak-hak mereka, serta praktik PHK sepihak tanpa kompensasi yang sesuai dengan peraturan. Banyak perusahaan outsourcing belum sepenuhnya mematuhi regulasi yang ada, sehingga hak pekerja outsourcing sering kali terabaikan. Berdasarkan temuan ini, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing, seperti peningkatan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja, pemberian sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan, serta edukasi bagi pekerja mengenai hak-hak mereka sesuai PP 35/2021. Dengan demikian, regulasi ini dapat berjalan lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja outsourcing