Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus di Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat harus menjamin perlindungan data pribadi pemilih. Namun, dalam Pemilu 2024 ditemukan kasus pencatutan data pribadi tanpa izin oleh partai politik, seperti yang terjadi di Desa Kartikajaya. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data serta potensi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi, akibat hukum bagi pelanggar, serta upaya peningkatan perlindungan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, seperti dalam UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022, penerapannya masih belum maksimal. Sanksi terhadap pelanggar belum efektif, dan pencatutan data belum dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas, penguatan sistem verifikasi, serta peningkatan pengawasan oleh KPU dan Bawaslu untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang