PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 221/PID.B/2024/PN.Smg) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Kejahatan penggelapan mobil rental/sewa yang akhir-akhir ini sering terjadi sangat meresahkan pemilik rental mobil. Sebagai contoh kasus yang menimpa bos rental mobil berinisial BH, yang berusaha mengambil kembali unit mobil miliknya yang disewa dan digelapkan oleh si penyewa, di desa SukoliloPati, hingga pada akhirnya berujung kematian yang menimpa dirinya. Hal ini menjadi masalah dimana arti sebuah aturan hukum, jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum. Dalam kurun waktu 1 tahun lebih dari 268 laporan tindak pidana penggelapan kendaraan sewa, masuk ke Bagian Operasional Reskrim Polrestabes Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Kasus Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Smg) Di Pengadilan Negeri Semarang. Mengenai tindak pidana penggelapan dalam tinjauan pustaka ketentuan mengenai deliknya merupakan delik genus yaitu yang mendasari dilarangnya perbuatanperbuatan dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji adalah Normatif-empiris dengan pendekatan secara Yuridis Sosiologis. Adapun sumber data lebih menekankan pada data primer, berupa peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan data sekunder lebih bersifat menunjang. Teknik pengumpulan data melalui setudi dokumen dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental didapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya dalam putusan tersebut, Hakim telah menjatuhkan putusannya sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keyakinan yang dimilikinya