TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban CSR ini adalah bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia masih menimbulkan berbagai masalah yaitu berupa penyaluran yang kurang tepat sasaran. Penyaluran hanya untuk meningkatkan image perusahaan bahkan ada beberapa perusahaan sama kali tidak mau menjalankan CSR-nya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dari itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Pertanggungjawaban Corporate Social Responsibilty (CSR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; 2. Bagaimana Kendala Dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Corporate Social Responsibilty (CSR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Upaya Penyelesaiannya. Tipe penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yaitu, bahan-bahan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bentuk program CSR Bank Jateng dibagi menjadi dua yaitu, Kemitraan dan Non Kemitraan. Kedua bentuk program CSR tersebut dikelola oleh tim yang berbeda. Program CSR dalam bentuk kemitraan dikelola oleh divisi kredit, sedangkan non kemitraan dikelola oleh divisi umum, tahap selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris perusahaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan. Program CSR dalam program non kemitraan yang dalam penerapannya bersifat bottom up, yang artinya tergantung pada permintaan kelompok atau perorangan yang ingin mendapatkan bantuan, dari pengajuan proposal tersebut selanjutnya oleh Bank Jateng dilakukan pengkajian oleh tim pelaksana yang ditunjuk; Hambatan dan upaya penanggulangan pelaksanaan Corporate social Responsibility di Bank Jateng, antara lain: Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan CSR dimana wilayah untuk penyaluran dan pelaksanaan cukup besar, Pandangan negatif dari sebagian masyarakat mengenai kegiatan CSR sebagai bentuk promosi perusahaan. Pemaksaan pelaksanaan kegiatan sosial oleh masyarakat