REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DALAM MEWUJUDKAN HAK PENDIDIKAN YANG BERKEADILAN

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pengaturan perlindungan pekerja anak guna mewujudkan hak pendidikan yang berkeadilan di Indonesia. Berangkat dari fakta bahwa
hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa banyak pekerja anak belum
dapat menikmati hak ini secara adil. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut meliputi kemiskinan, kurangnya kesadaran orang tua, dan celah dalam regulasi yang justru membuka peluang eksploitasi pekerja anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (a); bagaimana pengaturan pekerja anak terhadap hak atas pendidikan saat ini; dan (b) mengapa pekerja anak belum mendapatkan keadilan dalam hak atas pendidikan (c) Bagaimana rekontruksi pengaturan perlindungan pekerja anak terhadap hak atas pendidikan yang
berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis empiris dengan pendekatan teori keadilan, hak asasi manusia, sistem hukum, bekerjanya hukum, dan hukum
responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait pekerja anak, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, belum sepenuhnya memberikan prioritas terhadap keberlanjutan pendidikan mereka. Celah dalam Pasal 69 tentang Ketenagakerjaan memungkinkan anak-anak terjebak dalam pekerjaan ringan tanpa
perlindungan pendidikan yang layak, sementara Pasal 75 kurang menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kondisi ini mengakibatkan banyak anak
kehilangan akses terhadap pendidikan, memperburuk siklus kemiskinan dan ketidakadilan. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi beberapa pasal
dalam undang-undang terkait. Pasal 69 perlu direvisi dengan memasukkan frasa yang menegaskan jaminan hak pendidikan bagi pekerja anak, sementara Pasal 75 juga harus dilengkapi dengan ketentuan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan mereka. Rekonstruksi ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih adil, memberikan kepastian
hukum, serta memastikan perlindungan hak pendidikan bagi pekerja anak sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
============================================================
This study aims to reconstruct the regulation of child labour protection to achieve equitable educational rights in Indonesia. It begins with the premise that the right to education is a fundamental human right that every child should enjoy. However, the reality in Indonesia reveals that many child laborers cannot access this right fairly. The main factors contributing to this issue include poverty, lack of parental awareness, and loopholes in regulations that allow for the exploitation of child labor. The research problems addressed in this study include: (a) how the current regulations address child laborers’ right to education; (b) why child laborers have not yet achieved justice in their right to education; and (c) how the reconstruction of child labor protection regulations can achieve equitable educational rights. The research employs a
normative-juridical method with an approach rooted in theories of justice, human rights, legal systems, the functioning of law, and responsive law. The findings indicate that regulations related to child labor, particularly in Law Number 13 of 2003 on Manpower, have not fully prioritized the continuity of their education. Loopholes in Article 69 of the Manpower Law allow children to be trapped in light work without adequate educational protection, while Article 75 lacks an emphasis on education as a fundamental human right. This condition results in many children losing access to education, exacerbating cycles of poverty and inequality. To address this issue, the study recommends reconstructing several articles within the relevant legislation. Article 69 needs to be revised by including provisions that explicitly guarantee educational rights for child laborers, while Article 75 should be supplemented with more responsive regulations to address their educational needs. This reconstruction is expected to create fairer regulations, provide legal certainty, and ensure the protection of child laborers’ educational rights in accordance with the principles of justice and human rights.