REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI DIVERSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM RANGKA POLITIK KRIMINAL YANG BERKEADILAN

Diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak merupakan alternatif penanganan yang berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Kebijakan ini bertujuan melindungi anak daridampak negatif proses hukum formal dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani proses peradilan yang berpotensi menimbulkan stigma sosial. Namun, implementasi diversi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi formulasi hukum maupun pelaksanaannya. Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana
formulasi kebijakan hukum pidana mengenai diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rangka politik kriminal, bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana mengenai
diversi, dan bagaimana reformulasi kebijakan hukum pidana mengenai diversi yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan
wawancara untuk memperkuat argumentasi hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan fokus
pada Pasal 7, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan diversi
dalam UU SPPA belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Implementasi diversi masih terbatas pada tindak pidana tertentu dan sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, yang sering kali dipengaruhi oleh subjektivitas serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan
restorative justice. Selain itu, keterlibatan korban dan masyarakat dalam proses diversi masih minim, sehingga tujuan pemulihan hubungan sosial belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang memperluas cakupan diversi tanpa diskriminasi tindak pidana, dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Reformulasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
============================================================
Diversion in the settlement of juvenile criminal cases is an alternative handling that is oriented towards recovery, not punishment, in accordance with the principles of restorative justice. This policy aims to protect children from the negative impact of the formal legal process and provide
opportunities for children to improve themselves without having to undergo a judicial process that has the potential to cause social stigma. However, the implementation of diversion in Indonesia still faces various challenges, both in terms of legal formulation and implementation. This research formulates three main problems, namely how the formulation of criminal law policy regarding diversion for children as perpetrators of criminal acts in the framework of criminal politics, how the implementation of criminal law policy regarding diversion, and how the reformulation of criminal law policy regarding equitable diversion. This research uses a normative juridical method complemented by interviews to strengthen legal arguments. The approaches used include a statutory approach, case approach, and conceptual approach, with a focus on Articles 7, 10, 11, and 12 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal
Justice System (SPPA Law). The results show that the formulation of diversion policy in the SPPA Law is not yet fully in line with the principles of restorative justice and the best interests of children. The implementation of diversion is still limited to certain criminal offences and
relies heavily on the discretion of law enforcement officials, which is often influenced by subjectivity and the lack of understanding of law enforcement officials about the restorative justice approach. In addition, the involvement of victims and the community in the diversion process is still minimal, so the goal of restoring social relations has not been fully achieved. Therefore, a reformulation of criminal law policy is needed that expands the scope of diversion without discrimination of criminal offences, emphasising the restoration of relationships between perpetrators, victims, and society. This reformulation is expected to create a juvenile criminal justice system that is more humanist, just, and based on the values of Pancasila.