FORMULASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pengaturan kebijakan pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan peraturan daerah. BUMD sebagian besar tidak dikelola secara profesional karena terjadinya campur tangan dari Kepala Daerah dan DPRD yang mengakibatkan sebagian Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja dan mengelola BUMD menjadi tidak professional. Permasalahan dalam penelitian ini terkait formulasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pada BUMD dalam mewujudkan good corporate governance. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris dengan data sekunder sebagai data utamanya, sedangkan data primer sebagai data pendukung. Pendekatan penelitian melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan daerah dapat memiliki BUMD sesuai dengan peraturan 355 daerah. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) memberikan kepastian dari sisi hukum, baik terhadap pemerintah daerah dalam hal pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya daerah. Kebijakan pengadaan barang dan jasa pada BUMD belum mewujudkan good corporate governance karena dipengaruhi faktor internal belum berjalan optimal untuk peningkatan perekonomian daerah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh BUMD dalam pengeloalaan PDAM, sehingga belum menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan faktor eksternal masih adanya tata kelola BUMD oleh Pemerintah Daerah belum seluruhnya melakukan Penyesuaian Tarif Pengadaan Barang dan Jasa, dan Penyesuaian Badan Hukum BUMD, menjadi Perumda
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Formulasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pada BUMD dalam mewujudkan good corporate governance sesuai kebijakan regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kebijakan regulasi pengadaan barang dan jasa pada BUMD diharapkan dapat melakukan tata kelola yang baik, serta mampu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tindakan Pemerintah Daerah dalam menjamin pembangunan infrastruktur PDAM guna mempercepat penyediaan air minum pada masyarakat memiliki keabsahan karena sebagai pemenuhan hak atas air, penyelenggaraan urusan konkuren wajib Pemerintah Daerah, bentuk risk sharing, kewenangan Pemerintah Daerah terhadap PDAM, dan kemanfaatan berupa peningkatan sambungan rumah tangga.
============================================================
The regulation of procurement policy of goods and services in RegionallyOwned Enterprises (BUMD) is in accordance with regional regulations. Most BUMDs are not managed professionally due to the intervention of the Regional Head
and DPRD which results in some of the Human Resources (HR) who work and manage BUMD becoming unprofessional. The problem in this study is related to the formulation of procurement policy of goods and services in BUMD in realizing good corporate governance. This study uses empirical normative legal research with secondary data as the main data, while primary data as supporting data. The research approach is through legislation, contextual approach, and comparative approach. The results of the study indicate that the regulation of the provision of goods and services in Regionally-Owned Enterprises (BUMD) is regulated in Article 331 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government stating that regions can have BUMD in accordance with regional regulations. The change in legal entity status
from Regional Drinking Water Company (PDAM) to Regional Drinking Water 75 Public Company (PUDAM) provides legal certainty, both for regional governments in terms of management and utilization of regional resources. The procurement policy of goods and services in BUMD has not realized good corporate governance because it is influenced by internal factors that have not been running optimally to improve the regional economy, procurement of goods and services carried out by BUMD in managing PDAM, so that it has not become one of the sources of Regional Original Income (PAD). While external factors still exist, the governance of BUMD by the Regional Government has not fully carried out the Adjustment of Goods and Services Procurement Tariffs, and Adjustment of BUMD Legal Entities, to become Perumda as regulated in Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regionally Owned Enterprises.The formulation of the procurement policy of goods and services in BUMD in realizing good corporate governance is in accordance with the regulatory policy of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regionally-Owned Enterprises and Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. The policy for regulating the procurement of goods and services in BUMD is expected to be able to carry out good governance, and be able to provide the greatest possible benefits for the welfare of the people. The actions of the Regional Government in ensuring the development of PDAM infrastructure to accelerate the provision of drinking water to the community have validity because they provide the right to water, the implementation of concurrent affairs that are mandatory for the Regional Government, a form of risk sharing, the authority of the Regional Government over PDAM, and benefits in the form of increasing household connections.