IMPLEMENTASI SOLO SATU DATA SEBAGAI BASIS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

Pasal 27 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam system informasi pembangunan Daerah. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia akhirnya menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang diundangkan pada tanggal 17 Juni 2019 dengan harapan melalui pengaturan tata kelola data, maka akan tersedia data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan guna keperluan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Pemerintah Kota Surakarta merespon cepat atas ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 itu, dengan menetapkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 54 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang diundangkan pada tanggal 29 November 2019. Peraturan Walikota tersebut mengatur Penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah di Kota Surakarta, dimana Bapppeda memiliki peran strategis selaku koordinator dan sekretariat Penyelengara Satu Data Tingkat Daerah.Pemerintah Kota Surakarta menganggap data menjadi komponen yang vital dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan agar program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan tepat sasaran.