PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DESERSI DI WILAYAH PENGADILAN MILITER SEMARANG

Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan atau perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa izin dan meninggalkan dinas tanpa izin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Penelitian bertujuan untuk penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai berdasar Putusan Nomor 32-K/PM II-10/AD/V/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawanara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai pada Terdakwa atas nama I.M., Pratu NRP 31180311640997 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai, sehingga memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok berupa Penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, serta membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Kendala-kendala dihadapi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi di wilayah pengadilan militer semarang diantaranya adalah kesulitan dalam pembuktian terutama jika terdakwa tidak hadir (in absentia), keterbatasan bukti, dan ketidakjelasan alasan desersi. Kendala lainnya yaitu berupa kendala administratif yang mencakup aturan hukum dan pelaksanaan putusan