ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DENGAN MODUS MARK UP (Studi kasus Perkara No. 507/Pid.B/2024/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang)

Penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang oleh individu yang memegang posisi strategis di institusi, baik swasta maupun publik. Akses terhadap informasi dan kelemahan sistem internal sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dengan latar belakang hal tersebut penulis dalam hal ini akan mengkaji penelitian dengan “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dengan Modus Mark Up di Pengadilan Negeri Semarang” (Studi kasus Perkara No. 507/Pid.B/2024/PN.Smg). Perumusan masalah dalam penelitian yaitu 1) Bagaimana proses penegakkan hukum terhadap pegawai yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut kasus Perkara No. 507/Pid.B/2024/PN.Smg? 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan No. 507/Pid.B/2024/PN.Smg? Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif., Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Data yang terkumpul akan diuraikan dan disusun dalam bentuk laporan skripsi dan Analisa data yang digunakan menggunakan metode anilisis kualitatif. Hasil dari penelitian Penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perkara No. 507/Pid.B/2025/PN.Smg dilaksanakan sesuai KUHAP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana satu tahun penjara berdasarkan Pasal 374 jo Pasal 64 KUHP. Putusan didasarkan pada aspek yuridis, seperti unsur delik yang terpenuhi, dan aspek non-yuridis, seperti sikap terdakwa selama persidangan serta kondisi terdakwa yang berbelit-belit selama persidangan.