ANALISIS YURIDIS TERHADAP DENDA NOTARIS ATAS KETERLAMBATAN LAPORAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

BPHTB dikenakan atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi oleh orang pribadi atau badan hukum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 37 dan angka 38 UU No 1 Tahun 2022. Jual beli tanah dan/atau bangunan tunduk pada Hukum Tanah Nasional yakni hukum adat yang tertuang di dalam Pasal 5 UUPA yang menganut asas terang dan tunai. Pasal 49 UU No 1 Tahun 2022 berbunyi saat terutangnya BPHTB pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya PPJB. Pembuatan PPJB tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. Meskipun PPJB belum mengakibatkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, namun pihak pembeli telah memperoleh manfaat atas objek BPHTB dapat menempati/menguasai fisik atas hak atas tanah dan telah menikmati nilai tambah ekonomis atas suatu hak atas tanah yang dimiliki oleh pihak pembeli. Dengan pemberlakuan peraturan baru tentang objek BPHTB PPJB, adanya Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No 35 Tahun 2023 tentang Peraturan laporan PPJB dan denda laporan PPJB yang belum ada penjelasan secara terperinci, oleh karena PPJB dibuat jika sertipikat masih proses pemecahan dan lain lain, sehingga tidak dapat dibuat dengan Akta Jual Beli dihadapan PPAT. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa objek BPHTB PPJB dan denda atas laporan pembuatan akta PPJB. Metode penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan BPHTB PPJB tidak menerapkan asas-asas pengenaan pajak yang baik, dan denda laporan atas pembuatan PPJB adanya ketidakpastian hukum dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi wajib pajak dan Notaris.