PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MERUGIKAN KONSUMEN DI KABUPATEN PATI

Perlindungan konsumen memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen serta menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa. Namun demikian, masih ditemukan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya serta tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran produk tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengkaji hubungan antara peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan praktik hukum yang berlaku. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, implementasinya masih belum optimal. Peredaran kosmetik berbahaya masih terjadi, dan pengawasan BPOM perlu ditingkatkan. Proses penarikan produk yang berlangsung lama memberikan peluang bagi pelaku usaha nakal untuk melanjutkan praktik penyalahgunaan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan kosmetik ilegal dan berbahaya.