PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

Tidak semua tindak pidana pencurian yang diproses di Kejaksaan Negeri Salatiga dapat diselesaikan melalui restorative justice, sebab pelaku tindak pidana pencurian lebih banyak yang berstatus residivis, sehingga tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana proses penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Salatiga? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi selama proses penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Salatiga? Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (normative legal research). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum hukum dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Salatiga, mengacu pada tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, hambatan yang dihadapi selama proses penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Salatiga, yaitu: a) Regulasi yang bersifat partial, b) Salah Satu Pihak tidak sepakat, c) Tidak terpenuhinya syarat.