PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR HOTEL

Kredit macet merupakan salah satu permasalahan yang sering timbul dalam kegiatan pembiayaan, terutama yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun perbankan memberikan berbagai kemudahan dan akses pembiayaan guna mendukung pertumbuhan sektor UMKM, kenyataannya tidak sedikit pelaku usaha yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu sesuai perjanjian. Hal ini mengakibatkan terjadinya wanprestasi, yaitu ketidakmampuan debitur untuk memenuhi prestasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kredit macet, mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank atau kreditur, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi tersebut. Dalam praktik, penyelesaian kredit macet umumnya diawali dengan teguran secara lisan maupun tertulis kepada debitur. Jika debitur tetap tidak menyelesaikan kewajibannya, maka dapat dilakukan pendekatan kekeluargaan, yaitu mediasi informal antara pihak bank dan debitur untuk mencapai kesepakatan damai. Namun, apabila tidak tercapai penyelesaian, maka sengketa tersebut akan mengacu pada ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dapat diubah atau dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan yang sah menurut hukum. Perjanjian dapat dibatalkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, misalnya karena cacat kehendak. Sementara itu, jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum, artinya tidak pernah dianggap ada sejak awal. Dengan demikian, penting bagi para pihak untuk memahami substansi perjanjian agar terhindar dari risiko hukum dan sengketa di kemudian hari.