PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA DESA KEDUNGBOKOR KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES (Studi Putusan perkara Nomor 24/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG)

Penyalahgunaan pengelolaan anggaran dana desa patut menjadi sorotan Utama. Korupsi dana desa dapat merugikan negara, desa dan pembangunan nasional. Tujuan penelitian iniuntuk menganalisis penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi anggaran dana desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes pada kasus Putusan perkara Nomor 24/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan literasi dan putusan perkara Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smg dan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi anggaran dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa kedungbokor kecamatan larangan kabupaten brebes pada kasus putusan perkara nomor 24/Pid.Sus-tpk/2025/Pt Smg yakni penegakan hukum represif secara yuridis melalui jalur litigasi, yang diawali dari penyidikan, penuntutan , persidangan hingga eksekusi putusan pengadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa JUMARSO Bin RADIMAN dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PT Smg terdiri atas: (1) Pertimbangan yuridis; (2) Pertimbangan non-yuridis; dan (3) Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.