REGULASI DAN IMPLEMENTASI DISKRESI OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI

Tujuan penelitian ini adalah : (1) regulasi hukum mengenai Unjuk Rasa dan Wewenang Kepolisian dalam penanganan Unjuk Rasa, (2) prosedur penanganan Unjuk Rasa oleh Kepolisian dalam berbagai kondisi (3) tinjauan yuridis penggunaan diskresi oleh Pejabat Kepolisian dalam menagangani Unjuk Rasa. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan: Wewenang polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 th 2002 dan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa, mengawasi jalannya unjuk rasa, mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa, dan menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 untuk menggelar unjuk rasa, wajib diberitahukan secara tertulis kepada polisi selambat- lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan unjuk rasa dilakukan. Polisi dalam menangani unjuk rasa mengkategorikan situasi dalam 3 kelompok yaitu : hijau atau tertib, kuning atau tidak tertib dan merah atau terjadi pelanggaran hukum. Dalam situasi tertib (hijau) diturunkan pasukan Dalmas awal. Situasi “Kuning” Polisi menurunkan Pasukan Dalmas Lanjutan. Situasi “merah” polisi menurunkan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob). Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian. Dasar hukum wewenang diskresi yaitu Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 ayat (1)