KEBIJAKAN APLIKASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) kebijakan aplikasi perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dan 2) kendala yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan aplikasi perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan menggunakan instrumen data yaitu wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) kebijakan hukum perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, di mana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Perlindungan hak asasi manusia bagi saksi dan korban sangat diutamakan di sini, sehingga dengan pentingnya perlindungan saksi dan korban pada proses peradilan tindak pidana korupsi dibentuklah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban; 2) kendala yang kendala yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi selama ini ialah merasa kurang mendapatkan perlindungan hukum, dan terkadang ada saksi dalam kasus tipikor yang akhirnya dijadikan tersangka. Dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masyarakat menaruh harapan besar, agar kedudukan saksi dalam tipikor bisa berjalan sebagaimana pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasaan terhadap anak, pelanggaran hak asasi manusia dan kasus-kasus lainnya yang dilindungi oleh undang-undang.