TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS JAMINAN HAK TANGGUNGAN DEBITOR YANG WANPRESTASI

Seringkali lelang eksekusi hak tanggungan tidak didahului dengan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri, namun langsung melakukan pelelangan umum di Kantor lelang dengan dasar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi atas jaminan hak tanggungan debitor yang wanprestasi? 2) Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi atas jaminan hak tanggungan debitor yang wanprestasi?. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (normative legal research). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum hukum dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi atas jaminan hak tanggungan debitor yang wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dilakukan dalam 3 (tiga) cara, yaitu: eksekusi atas kekuasaan sendiri, eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, eksekusi melalui penjualan di bawah tangan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi atas jaminan hak tanggungan debitor yang wanprestasi, yaitu: kreditor melakukan pelelangan umum tanpa melalui proses permohonan eksekusi hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RGB.