IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK MAKANAN WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS IIA KENDAL

Pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan merupakan dua aspek yang harus dilakukan secara bersamaan sehingga sistem pemasyarakatan berjalan dengan baik dan proses reintegrasi sosial dan penurunan angka residivisme (pengulangan tindak pidana) dapat terwujud. Pada sistem pemidaan yang berdasarkan Pancasila, narapidana tidak hanya berfokus pada pemnjaraan, melainkan berfungsi sebagai sarana reintegrasi sosial dan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, warga binaan, dan masyarakat. warga binaan telah diatur hak-haknya termasuk mendapatkan makanan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak makanan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Kendal telah melaksanakan pemenuhan hak makanan dengan sistematis, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan makanan, pengolahan, penyajian, hingga evaluasi dan pelaporan secara daring melalui aplikasi Simonev-Bama. Meskipun demikian, pelaksanaan tersebut masih menghadapi kendala seperti belum tersedianya tenaga ahli gizi dan sistem pemesanan bahan makanan yang kurang fleksibel untuk mengakomodasi dinamika jumlah warga binaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, sistem pendukung yang adaptif, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna memastikan hak atas makanan dapat terpenuhi secara optimal.