PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN KENDALA PENANGANANNYA MELALUI MEDIA SOSIAL

Tenaga kerja migran Indonesia memiliki hak atas perlindungan yang tetap berlaku meskipun mereka bekerja di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun demikian, meskipun hak atas penghidupan yang layak dan perlindungan kerja telah dijamin secara filosofis dan konstitusional, dalam praktiknya banyak tenaga kerja migran Indonesia yang menghadapi kerentanan tinggi terhadap eksploitasi, kekerasan, hingga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif yang dapat menggambarkan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan kendala dalam penanganannya melalui media sosial. Dalam konteks hukum positif, UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO menjadi dasar utama dalam menindak pelaku dan melindungi korban perdagangan orang. Namun, undang-undang ini belum mengatur secara eksplisit ruang digital sebagai bagian dari locus delicti, sehingga belum mampu menjangkau modus TPPO berbasis media sosial secara maksimal. 2) Perlindungan hukum terhadap pekerja migran dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berbasis digital menjadi
tantangan baru dalam sistem hukum Indonesia. Modus perekrutan dan eksploitasi melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Instagram semakin marak, dengan menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan calon pekerja migran dari desa atau kota kecil. Sinergi antara hukum, teknologi, dan edukasi publik harus dibangun agar perlindungan hukum terhadap pekerja migran tidak hanya normatif, tetapi benar-benar hadir di era digital yang semakin kompleks dan tanpa batas, Negara harus adaptif, responsif, dan berpihak pada korban.