PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA HIBAH DARI PERKAWINAN KEDUA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 0889/Pdt.G/2018/PA.Kendal)

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup. Hibah harus dilakukan secara tertulis dan dinotarialkan supaya memiliki kekuatan hukum dan dapat dibuktikan di depan pengadilan, apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Mengapa PPAT menjadi pihak Tergugat dalam pembuatan akta hibah? 2) bagaimana kepastian hukum terhadap pembuatan akta hibah yang tidak melibatkan ahli waris? 3) bagaimana perlindungan hukum bagi PPAT yang menjadi pihak tergugat akibat penerbitan akta hibah tanpa melibatkan ahli waris? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskritif analitis, sumber dan jenis data yaitu data primer dan data sekunder, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka, 2) Dalam kaitannya dengan prosedur pembuatan Akta Hibah dengan putusan kasus diatas adalah bahwa para penggugat memang berencana untuk menghibahkan objek sengketa tersebut tetapi dalam beberapa bulan kemudian ternyata sertipikatnya telah berubah nama kepemilikan menjadi para tergugat. Untuk melakukan perubahan nama kepemilikan sertipikat harus menggunakan akta hibah yang diterbitkan oleh PPAT dimana seharusnya dalam akta tersebut para penggugat tanda tangan di dalam akta tersebut, 3) Penulis berasumsi bahwa Turut Tergugat tidak berhati-hati dalam membuat Akta Hibah tersebut, dan dapat dianggap lalai, karena tidak memberitahu pihak penggugat dan seluruh ahli waris untuk melakukan tanda tangan akta hibah. PPAT tersebut juga telah melanggar Kode Etik PPAT yaitu PPAT diwajibkan untuk memiliki perilaku profesional.