PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH AKIBAT TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA (Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 53/G/2017/PTUN.Smg)

Tanah merupakan salah satu obyek yang paling banyak serta paling mudah yang terkena sengketa, baik sengketa antar individu, sengketa individu dengan badan hukum, sengketa antar badan hukum, bahkan sengketa yang melibatkan pemerintah, sehingga pengaturan hukum terkait penguasaan/pemberian hak atas tanah harus dapat dimaksimalkan untuk menjamim perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pembatalan sertifkat hak atas tanah akibat terbitnya sertifikat ganda? 2) Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara nomor 53/G/TUN/2017/PTUN.SMG? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap adanya pembatalan sertifikat hak atas tanah karena terbitnya sertifikat ganda di Kota Semarang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kasus yang diteliti telah memasuki Pengadilan Tata Usaha Negara (jalur litigasi). Adanya pembatalan sertifikat Hak Milik Atas Tanah karena adanya sertifikat ganda, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Akibat hukumnya Penggugat dapat menguasai dan memanfaatkan kembali tanah hak miliknya. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta akibat hukum pembatalan sertifikat hak atas tanah setelah dikeluarkannya surat keputusan pembatalan dari Badan Pertanahan Nasional adalah dilihat dari amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).