TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH MELAKUKAN PEMALSUAN PADA SUBSTANSI AKTA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1003 K/PID/2015)

Saat ini tidak sedikit Akta Autentik mulanya di buat Notaris sebagai akta mengikat para pihak berakhir sebagai alat bukti dan dipersoalkan di pengadilan. Seperti kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015, terdakwa melakukan perubahan isi Minuta Akta No.149. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan masalah penelitian: (1) Bagaimana tanggung jawab Notaris yang telah melakukan pemalsuan pada substansi akta? (2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris dalam pemalsuan pembuatan substansi akta otentik? (3) Bagaimana akibat hukum dari pemalsuan substansi akta terhadap klien?
Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini studi pustaka, analisa data yang digunakan kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah (1) Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris Neni Sanitra yang lalai menjalankan jabatannya ialah pertanggung jawaban secara administratif karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c maka diberikan sanksi secara administratif yaitu pemberhentian sementara terhadap jabatannya sebagai Notaris di Kota Pekanbaru. (2) Dalam putusan 103 K/PID/2015 bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui kekeliruan tidak mengikuti peraturan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana Terdakwa mengakui menghapus, menindih dan menggantikannya dengan yang lain, terhadap Pasal 4, 6, dan 7. Sehingga hakim berpendapat, Notaris telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara satu tahun. (3) Akibat hukum dari pemalsuan substansi akta terhadap klien ialah akta tesebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.