KEABSAHAN PERUBAHAN STATUS PT.PERORANGAN MENJADI PT PERSEKUTUAN MODAL

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perubahan status Perseroan Terbatas PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memungkinkan pendirian PT Perorangan sebagai badan hukum sederhana untuk memudahkan usaha mikro dan kecil. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan kendala ketika PT Perorangan harus bertransformasi menjadi PT Persekutuan Modal seiring perkembangan usaha. Adapun rumusan masalahnya : (1) Bagaimana perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal serta upaya mengatasinya; dan (3) Bagaimana Keabsahan Perubahan Status PT Perorangan Menjadi PT Persekutuan Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder dari peraturan, literatur, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal dipengaruhi oleh faktor kebutuhan modal, perluasan usaha, dan pemisahan tanggung jawab hukum, kendala yang dihadapi meliputi kompleksitas prosedur, biaya tinggi, kesulitan mencari mitra usaha, perubahan struktur kepemilikan, serta kewajiban memenuhi regulasi yang berlaku dan perubahan status tanpa akta notaris dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan Pasal 17 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa setiap perubahan anggaran dasar harus dituangkan dalam akta notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.