PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA KUASA MENJUAL (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.773/Pid.B/2021/PNSmg)

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat akta yang dipergunakan sebagai alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas tersebut atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat autentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Tak jarang pula Notaris turut dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam proses penyidikan. Bahkan, seorang Notaris turut menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik mengangkat judul yaitu “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual”. Pada penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah 1. Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Kuasa Menjual apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap kasus pemalsuan akta kuasa menjual pada Putusan No.773/Pid.B/2021/PNSmg.? 3. Apa yang menyebabkan Notaris dapat melakukan tindakan penyimpangan dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual ? Penelitian ini memiliki tujuan yaitu pertama untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Akta Kuasa Menjual apabila tidak sesuai dengan Undang – Undang Jabatan Notaris, Kedua untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Notaris dapat melakukan tindakan penyimpangan dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual, ketiga untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap kasus pemalsuan Akta Kuasa Menjual pada Putusan No.773/Pid.B/2021/PNSmg. Untuk metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk memperoleh datanya menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil dari penelitian ini pertama, akibat hukum dari pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual adalah batalnya akta tersebut, yang berdampak pada pembatalan akta jual beli yang melibatkan properti yang sama. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur persetujuan yang diperlukan dalam pemberian kuasa, sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdata. Surat kuasa menjual harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan pembatalan Akta Kuasa Menjual, hubungan hukum dalam transaksi jual beli yang melibatkan properti tersebut menjadi akta dapat dibatalkan karena syarat subyektif sudah tidak terpenuhi serta akta tersebut juga termasuk akta batal demi hukum karena dari awal dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Kedua, pertanggungjawaban Notaris terhadap akta kuasa menjual yang dipalsukan adalah Notaris M pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan F dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun 4 (empat) bulan. Ketiga, pada kasus Notaris M dan Staffnya F penyebab melakukan tindakan penyimpangan pada akta kuasa menjual adalah terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris M karena tidak membacakan akta kuasa menjual tersebut kepada S dan tanda tangan juga tidak dilakukan dihadapan Notaris M, adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh F karena melakukan pemalsuan tanda tangan S pada akta kuasa menjual, terdapat unsur kelalaian juga dari Notaris M karena tidak cross check kepada pihak S benar tidak staffnya meminta tanda tangan ke S.