AKIBAT HUKUM KEKHILAFAN (DWALING) PENJUAL ATAS PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH (Studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069K/Pdt/2020)

Tanah memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, namun peningkatan kebutuhan sering memicu sengketa, terutama dalam jual beli hak atas tanah. Rumusan maslah dalam penelitian ini yaitu 1) Faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekhilafan (dwaling) penjual dalam perjanjian jual beli hak atas tanah? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1069K/Pdt/2020 tentang kekhilafan penjual? 3) Apa akibat hukum penjual dalam putusan nomor 1069K/Pdt/2020 tentang kekhilafan penjual?. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan sumber data adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor utama, yaitu ketidaksesuaian data yuridis objek tanah, ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran, dan lemahnya pemahaman hukum oleh penjual. Kesalahan identifikasi objek tanah menyebabkan perjanjian tidak memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Pembayaran yang tidak sah kepada pihak yang berwenang menimbulkan wanprestasi dan memperkuat unsur kekhilafan. Selain itu, kurangnya due diligence dan pemahaman hukum penjual memicu terjadinya kesalahan persepsi dalam perjanjian. Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia mengakui pentingnya keabsahan kehendak dalam pembentukan perjanjian. Kekeliruan terhadap objek yang bersifat substansial telah dianggap cukup kuat untuk membatalkan perjanjian meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan.