PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2096 K/Pdt/2013)

Direksi dapat diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selama prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan aturan dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Dalam prakteknya, masih banyak ditemukan adanya pemberhentian Direksi perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yakni tidak adanya kesempatan bagi Direktur untuk membela diri. Peneliti dalam tesis ini ingin menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap Direksi yang diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan bagaimana akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan dilakukan secara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini akan melihat kesesuaian antara peraturan yang berlaku, yaitu UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan realita yang terjadi dalam prakteknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari peratuan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemberhentian Direksi perseroan melalui RUPSLB dilindungi oleh UUPT Nomor 40 Tahun 2007, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.