KONSTRUKSI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Secara in abstracto, konstruksi hukum sebagai pedoman dan arah terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Namun kenyataannya, konstruksi pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung kelemahan-kelemahan substansial, yang berdampak pada terjadi ketidakpastian hukum, disparitas pidana dan ketidakadilan pemidanaan. Kelemahan substansial pemidanaan dalam undang-undang a quo menjadi dasar permasalahan konstruksi pemidanaan dalam penelitian ini. Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dengan paradigma positivistik Pancasila telah menemukan kelemahan konstruksi substansial pemidanaan dalam undang-undang a quo. Pertama, undang-undang a quo menggunakan asasasas pemidanaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda, tidak menggunakan asas-asas Pancasila yang meliputi asas ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan. Kedua, filosofis dan tujuan pemidanaan berorientasi pada pembalasan(retributif/absolut). Ketiga, ketiadaan pedoman pemidanaan, sehingga penentuan pidana bersifat subyektif. Keempat, terjadi ketidakpastian hukum, yang terbukti adanya kesamaan/kesetaraan unsur perbuatan namun berbeda pidananya, seperti antara Pasal 2 dan 3, Pasal 5 dan 12, P asal 11, 12a dan 12 B undang-undang a quo. Kelima, terjadinya dispartitas pidana dan ketidakadilan substantif pidana dalam rumusan perbuatan yang sama atau setara namun pidananya berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut, undang-undang a quo patut dilakukan pembaruan hukum dengan berlandaskan pada asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, dengan mengedepankan pemulihan dan keseimbangan yang berperikemanusiaan dan kerkeadaban.