PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Penelitian ini mengkaji dinamika perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana melalui analisis terhadap pelaku kekerasan seksual yang juga berstatus anak. Latar belakang penelitian ini berpijak pada mandat konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak perlindungan anak, namun dihadapkan pada realitas meningkatnya kasus kekerasan seksual di mana pelaku berasal dari kelompok usia anak. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan korban yang sama-sama berstatus anak dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKT serta kendala- kendala yang dihadapi hakim dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKT melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak yang bersifat represif dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang rehabilitatif. Hakim tidak menerapkan pidana minimum secara kaku, melainkan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui sanksi yang berorientasi pada pembinaan.Adapun kendala yang ditemukan meliputi pertentangan norma antara kepastian hukum dan keadilan substantif, karakteristik pembuktian yang minim saksi karena dalih relasi personal (suka sama suka), serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen pemidanaan non-pemenjaraan akibat masa transisi pemberlakuan kodifikasi hukum pidana nasional yang baru. Kesimpulannya, putusan tersebut merefleksikan upaya hakim dalam menyeimbangkan perlindungan bagi korban sekaligus menjamin masa depan bagi pelaku anak.