IMPLEMENTASI PENERAPAN KETENTUAN PIDANA DALAM UPAYA PERINGANAN PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan hukum komprehensif dan berkeadilan. Dalam praktik peradilan pidana, penerapan ketentuan pidana terhadap perkara narkotika tidak hanya berfokus pada pemidanaan semata, tetapi juga mempertimbangkan upaya peringanan pidana untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penerapan ketentuan pidana dalam upaya peringanan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Semarang, serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta didukung data lapangan berupa wawancara dan studi putusan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Semarang. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana dalam upaya peringanan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan aspek seperti peran terdakwa, jenis dan jumlah narkotika, kondisi subjektif terdakwa, serta kemungkinan rehabilitasi. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, tetapi juga asas keadilan dan tujuan pemidanaan. Faktor tuntutan jaksa, alat bukti, dan hasil asesmen medis turut mempengaruhi putusan. Penerapan ketentuan pidana yang proporsional diharapkan memberikan rasa keadilan dan mendukung penanggulangan tindak pidana narkotika secara humanis.