PERANAN BADAN PERTANAHAN PURWOREJO DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HAK ATAS TANAH

Pendaftaran tanah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam praktiknya, pelaksanaan pendaftaran tanah tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat yuridis, teknis, kelembagaan, maupun sosiologis. Oleh karena itu, peran Kantor Pertanahan sebagai pelaksana kewenangan negara di bidang pertanahan menjadi sangat penting dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut, serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala guna mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum agraria, serta wawancara dengan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo telah menjalankan perannya melalui pendaftaran tanah secara sporadis dan sistematis, khususnya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penerbitan sertipikat hak atas tanah, sosialisasi hukum pertanahan, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi administratif. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi kendala berupa ketidaklengkapan alas hak, ketidakjelasan batas tanah, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo melakukan berbagai upaya, antara lain optimalisasi PTSL, peningkatan ketelitian administrasi, intensifikasi sosialisasi hukum, serta modernisasi dan digitalisasi pelayanan pertanahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah telah dilaksanakan secara normatif dan empiris, namun masih memerlukan penguatan dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.