TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PEMBUATAN PINTU LIPAT TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAK SESUAIAN PESANAN (STUDI KASUS DI BENGKEL LAS JALBUR RIZKY KABUPATEN JEPARA)

Penelitian yang berjudul : “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pembuatan Pintu Lipat Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Pesanan (Studi Kasus diBengkel Las Jalbur Rizky Kabupaten Jepara)” secara umum bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dirugikan oleh pihak penyedia jasa pembuatan pintu lipat serta untuk mengetahui bentuk pemenuhan dalam penyelesaian tanggungjawab penyedia jasa pembuatan pintu lipat atas ketidak sesuaian pesanan berdasarkan penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dapat menghasilkan kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang sudah dirugikan oleh penyedia jasa pembuatan pintu lipat sudah mendapat perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan pemenuhan hak-hak penyedia jasa atas tanggungjawabnya terhadap konsumen. diatur didalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat pada pasal 1474 KUHPerdata mengenai kewajiban penjual ada dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Serta adanya perlindungan hukum untuk para pihak yang terlibat dalam perjanjian tercantum baik didalam isi perjanjian maupun diluar perjanjian. Bentuk pemenuhan dalam penyelesaian tanggung jawab penyedia jasa pembuatan pintu lipat atas ketidaksesuaian pesanan, sudah sesuai karena pihak pemilik bengkel las memberikan kompensasi uang panjar yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk konsumen yang merasa dirugikan agar tidak terulang lagi atas kerugian yang dialami konsumen. Terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terdapat dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang cara penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah.