ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT JAWA TENGAH SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAN BANTUAN HUKUM

HERWINA, FEBITA NUR (2026) ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT JAWA TENGAH SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAN BANTUAN HUKUM. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

[thumbnail of 221003742019220_SKRIPSI.pdf] Text
221003742019220_SKRIPSI.pdf

Download (1MB)

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (ditetapkan 18 April 2022) adalah regulasi yang menjamin hak konstitusional masyarakat miskin/rentan untuk mendapatkan akses keadilan melalui bantuan hukum cuma-cuma yang dibiayai APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberiasn bantuan hukum bagi masyarakat Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Fokus utama penelitian mencakup latar belakang, pembentukan, perluasan subjek penerima, mekanisme penyelenggaraan, serta hambatan dan solusi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2022 merupakan langkah progresif yang memperluas cakupan bantuan hukum tidak hanya bagi masyarakat miskin secara administratif, tetapi juga mencangkup kelompok rentan sepertu penyandang disabilitas, anak, perempuan, pelaku UMKM, dan korban penyalahgunaan narkoba. Mekanisme penyelenggaraannya dilakukan melalui kemitraan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi yang didukung oleh sistem pelaporan daring Sibankumis derta penguatam peran paralegal melalui Pos Bankum Desa. Namun demikian, implementasi perda ini masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, antara lain: ketidakmerataan distribusi LBH yang masih terpusat diwilayah Pantura, keterbatasan anggranan yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan riil di lapangan, belum terintegrasinya sistem datar antar-lembaga secara real-time yang berpotensi memicu duplikasi pendanaan, rendahnya jangkauan informasi dan literasi hukum di lapisan masyarakat bawah. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas paralegal desa, peningkatan alokasi anggaran daerah secara bertahap, pembangunan sistem infirmasi yang terintegritasi secara nasional, serta evaluasi berkala terhadap kategorisasi kelompok rentan agar lebih adaptif terhadap dinamika sosisal.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Bantuan Hukum, Kelompok Rentan, Jawa Tengah, Peraturan Daerah, Akses Keadilan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > 74201 - S1 Hukum
Depositing User: Fakultas Hukum
Date Deposited: 25 May 2026 04:06
Last Modified: 25 May 2026 04:06
URI: http://repository.untagsmg.ac.id/id/eprint/2995

Actions (login required)

View Item
View Item