PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kedudukan khusus karena masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, sehingga pendekatan hukum yang diterapkan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika diwujudkan melalui mekanisme diversi, penerapan keadilan restoratif, rehabilitasi medis dan sosial, pendampingan hukum, serta pembatasan pidana yang lebih ringan dibandingkan pelaku dewasa. Anak penyalahguna narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan perlindungan dan pembinaan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurang optimalnya pelaksanaan diversi, serta adanya stigma sosial terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hukum yang cukup memadai terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, diperlukan peningkatan koordinasi antarpenegak hukum, penyediaan sarana rehabilitasi yang memadai, serta penguatan pendekatan restoratif guna mewujudkan perlindungan yang optimal bagi anak.