UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SEMARANG

Berdasarkan data Data pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kota Semarang menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Semarang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sehingga memerlukan perhatian serius dari pihak kepolisian, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan pergaulan yang permisif serta rendahnya kesadaran akan bahaya berkendaraan. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisa bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak an upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empriis dengan sumber bahan dan data penelitiannya dari sumber primer dengan sifat penelitian bersifat deskriptif. Tehnik pengumpulan datanya dengan wawancara, oservasi dan studi kepustakaan . Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitan ini menunjukan bahwa bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Semarang berupa Mengendarai Kendaraan Tanpa SIM (Pelanggaran Terbesar), Tidak Menggunakan Helm SNI, Berboncengan Lebih dari Dua Orang dan Kebut-kebutan atau Balap Liar dan Menggunakan Knalpot Brong. Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantaas Polrestabes Semarang terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Semarang melalui tindakan penal dan tindakan non penal. Tindakan penal meliputi penilangan dan juga razia kendaraan untuk pemanggilan ortu. Sementara hambatan yang terjadi pada saat upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantaas Polrestabes Semarang dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut berupa Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Anak serta Orang Tua dan Tidak Konsistennya Penegakan Hukum dan Kesenjangan Antarwilayah. Adapun upya auntuk mengatasinya nya salah satu bisa dengan alternatif melalui penyusunan SOP lebih rinci, koordinasi antarpos, dan penerapan sistem tilang elektronik