PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBERI DAN PENERIMA DALAM PERJANJIAN FRANCHISE (WARALABA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemberi (franchisor) dan penerima (franchisee) dalam perjanjian waralaba serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya beserta solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak telah diatur secara komprehensif melalui instrumen hukum kontrak dalam KUHPerdata, UU Merek,UU Rahasia Dagang, serta regulasi khusus seperti PP No. 42 Tahun 2007 dan Permendag No. 71 Tahun 2019. Bagi franchisor, perlindungan difokuskan pada hak kekayaan intelektual (HKI) dan kerahasiaan dagang. Sedangkan bagi franchisee, perlindungan mencakup kewajiban penyampaian prospektus penawaran, bimbingan operasional, dan jaminan penggunaan HKI. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi hambatan ultidimensional, seperti ketimpangan posisi tawar (unequal bargaining power) dalam kontrak standar, asimetri informasi, keterbatasan literasi hukum, serta tingginya biaya dan waktu proses litigasi. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan pengawasan substansi kontrak oleh regulator (Kementerian Perdagangan), pembentukan asosiasi penerima waralaba sebagai wadah kolektif, peningkatan literasi hukum bagi calon investor, serta optimalisasi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang lebih aksesibel bagi pelaku UMKM.