WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING PADA PT BPR PURWA ARTHA (PERSERODA) DI KABUPATEN GROBOGAN

Perkembangan BPR berperan penting dalam pembiayaan usaha masyarakat melalui perjanjian leasing, namun dalam praktiknya sering muncul permasalahan wanprestasi seperti keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan dana, dan pemindahtanganan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Hal ini meningkatkan risiko kredit bermasalah sehingga PT BPR Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan perlu menjaga kualitas pembiayaan melalui pengawasan, pengendalian risiko, dan pelaksanaan perjanjian sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi, faktor penyebab, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT BPR Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan perjanjian leasing. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen perusahaan.Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik pelaksanaan leasing dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan wanprestasi. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 mengenai asas pacta sunt servanda, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur keberadaan BPR, serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan perbankan dan pembiayaan. Selain itu, dasar hukum leasing juga merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian leasing disebabkan oleh faktor internal debitur seperti ketidakstabilan usaha dan pelanggaran perjanjian, serta faktor internal kreditur berupa kurang cermatnya analisis kredit dan lemahnya pengawasan pascapencairan. Upaya penyelesaiannya meliputi langkah preventif berupa analisis kelayakan kredit yang ketat, edukasi kepada debitur, hingga monitoring berkelanjutan, serta langkah kuratif seperti penagihan intensif, somasi, restrukturisasi, dan eksekusi agunan melalui KPKNL jika jalur persuasif tidak berhasil.