PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENOLAKAN PASIEN GAWAT DARURAT OLEH FASILITAS KESEHATAN (STUDI UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN)

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstisusi dan peraturan perundang – undangan. Situasi ini dapat menimbulkan korban jiwa apabila tidak segera ditangani dengan tepat dan cepat. Dalam keadaan darurat medis, penanganan segera sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecacatan maupun kematian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai penolakan pasien gawat darurat dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta mengidentidikasi kendala dan memberikan solusi terhadap penerapan Pasal 174 dalam praktik pelayanan kesehatan. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka data utama yang dikumpulkan adalah bahan hukum, bukan data lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penyajian data secara naratif, yaitu penyajian bahan hukum melalui uraian sistematis dan terstruktur. Pertanggungjawaban pidana atas penolakan pasien gawat darurat menurut Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan konsekuensi hukum dari pelanggaran kewajiban imperatif fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pertolongan tanpa penundaan dan tanpa persyaratan administratif. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penolakan pasien gawat darurat masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakharmonisan regulasi, kesulitan pembuktian unsur kesalahan dan kausalitas, budaya administratif yang berorientasi pada pembiayaan, rendahnya kesadaran hukum tenaga kesehatan, keterbatasan sarana prasarana, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.