TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) PROVINSI JAWA TENGAH DALAM SISTEM PENCEGAHAN TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018

Terorisme menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat, sehingga penanggulangannya tidak cukup berorientasi pada penindakan, tetapi memerlukan penguatan pencegahan yang terukur dan terkoordinasi. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pengaturan pencegahan terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam sistem penanggulangan tindak pidana terorisme; (2) menganalisis kedudukan FKPT Provinsi Jawa Tengah dalam sistem kelembagaan pencegahan terorisme; dan (3) menganalisis ruang lingkup kewenangan FKPT Provinsi Jawa Tengah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan ketentuan hukum terkait. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi deskriptif, sumber data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis data kualitatif, serta penyajian data secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) pencegahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan mandat negara yang wajib dilaksanakan dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan kehati-hatian melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; (2) FKPT Provinsi Jawa Tengah berkedudukan sebagai forum daerah bentukan BNPT di ibu kota provinsi yang bersifat koordinatif dan kemitraan dalam pencegahan; (3) kewenangan FKPT Jawa Tengah bersifat fasilitatif, edukatif, dan koordinatif berdasarkan tugas dan fungsi pencegahan, tanpa kewenangan koersif penegakan hukum pidana.