TINJAUAN YURIDIS ATAS PENANDATANGANAN MINUTA DAN SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS MELALUI NOTARIS SECARA ELEKTRONIK

Seringkali para pemegang saham PT membutuhkan waktu yang singkat untuk memutuskan suatu perubahan anggaran dasar perseroan yang kemudian dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga dengan kemajuan teknologi yang ada, para pemegang saham lebih memilih melakukan RUPS secara elektronik yakni melalui media telekonferensi yang lebih cepat dan praktis. RUPS dengan cara elektronik memang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007), namun pada praktiknya masih sering terdapat perdebatan, terutama ketika akan dituangkan ke dalam minuta dan salinan akta notaris. Selama ini, pembuatan minuta dan salinan akta masih harus mengikuti syarat dan tata cara Undang- Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014), sehingga notaris dituntut untuk bekerja sesuai dengan asas ‘tabellionis officium fideliter exercebo’ yakni notaris harus bekerja secara tradisional dengan melihat,mendengar, dan hadir untuk menjaga kebenaran formil dan keaslian dokumen dihadapan para pemohon. Karena adanya ketidaksesuaian antara regulasi tersebut, dilakukan penelitian tinjauan yuridis terhadap regulasi hukum yang menyangkut dengan penandatanganan minuta dan salinan akta pernyataan RUPS elektronik, serta menemukan implikasi atau akibat yang dapat timbul atas tindakan tersebut untuk dapat ditelaah upaya hukum dalam memastikan kepastian dan keabsahan hukum atas minuta akta dan salinan pernyataan keputusan RUPS secara elektronik. Metode penelitian yang dilakukan untuk dapat membantu menelaah dalam kasus tersebut adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yakni menemukan fakta-fakta hukum lalu mengkaji secara menyeluruh terhadap regulasi yang ada. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemui fakta bahwa walaupun RUPS elektronik dapat memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024), tapi pelaksanaan tanda tangan minuta dan salinan akta pernyataan RUPS yang merupakan akta partij tetap harus mengikuti aturan dari UUJN. Namun tidak menutup kemungkinan di masa depan akan ada upaya untuk dapat memperbaharui UUJN, mengingat instrumen kerja dari instansi yang berhubungan dengan Notaris sudah melakukan transformasi digital (Ditjen AHU), terutama terdapat contoh studi dari Uni Eropa yang sudah mencoba digitalisasi
pada informasi dan transaksi notaris.