PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN TENTANG PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAAN NEGERI DEMAK

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah melahirkan berbagai jenis kejahatan baru, termasuk perjudian online yang melanggar norma agama, etika, serta hukum yang berlaku di Indonesia. Perjudian online tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan masalah sosial serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan lain. Dalam sistem hukum pidana, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam menuntut pelaku kejahatan perjudian online untuk memastikan kepastian, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan dalam penerapan hukum, khususnya terkait dengan bukti digital dan efektivitas penanganan kasus. Peumusan masalah: Bagaimana peran Kejaksaan dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak
mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan tentang perjudian di wilayah hukum Kejaksaaan Negeri Demak? Dan Kendala - kendala apa saja yang dihadapi Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan tentang perjudian di wilayah hukum Kejaksaaan Negeri Demak? Metode Penelitianiyangidigunakan pada penelitian ini adalahimetode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum denganipendekatan non doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan telah menjalankan fungsi penuntutannya sesuai dengan prosedur hukum dengan memanfaatkan bukti elektronik dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Meskipun demikian, masih ada kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum, sosial, dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik judi online; kurangnya fasilitas atau sarana prasarana dalam pembuktian di persidangan; dan proses pengajuan rencana tuntutan relatif lebih lama. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak negatif perjudian, perlu meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap aktivitas di media sosial yang berpotensi mengandung unsur kejahatan siber, dan optimalisasi pemanfaatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna