ANALISIS EFEKTIVITAS BIROKRASI KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE UNTUK TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum pidana. Salah satu kebijakan yang dikembangkan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas birokrasi Kejaksaan Negeri Pemalang dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan bahan hukum lain yang relevan, khususnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi Kejaksaan Negeri Pemalang dalam menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana ringan telah berjalan secara relatif efektif dan terstruktur. Efektivitas tersebut tercermin dari kepatuhan terhadap regulasi, kemampuan jaksa dalam menilai kelayakan perkara, pelaksanaan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh masyarakat, serta dukungan administrasi yang tertib dan akuntabel. Koordinasi antarbidang di lingkungan kejaksaan juga berperan penting dalam memastikan kelancaran proses penyelesaian perkara.Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Pemalang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan keadilan substantif melalui pemulihan hubungan sosial dan pengurangan beban perkara di pengadilan