IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI JAWA TENGAH

Konstruksi sosial budaya masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih patriarki menyebabkan perempuan paling rentan mengalami kekerasan seksual. Perempuan korban kekerasan seksual justru mengalami reviktimisasi, mereka dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mnejadi angin segar bagi korban untuk mngekases hak atas keadilan. Selain itu ini menjadi robosan hakim dalam memeriksan dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum, khusunya korban kekerasan seksual. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan seksual di Jawa Tengah dan kemanfaatam implementasi tersebut bagi korban dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Meski demikian, dalam tahap implementasi khususnya di Jawa Tengah sejak dikeluarkannya peraturan ini, belum semua Hakim dalam menangani perkara perempuan korban kekerasan seksual menerapkan dan berpedoman pada Mahkamah Agubg Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. masih ditemukan praktik yang menyalahkan korban (victim blaming), penggunaan pertanyaan atau pertimbangan yang bias gender, serta perlakuan diskriminatif terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakadilan substantif dan berpotensi menimbulkan trauma psikologis tambahan bagi korban.