ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) DI JAWA TENGAH

Perjanjian kredit di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) seringkali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena ketidakseimbangan daya tawar, penggunaan klausul standar yang tidak transparan, dan rendahnya literasi hukum konsumen, sehingga perlindungan hukum konsumen dalam praktik perbankan mikro menjadi isu mendesak yang perlu diteliti. Studi ini bertujuan untuk mengkaji regulasi dan implementasi perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian kredit BPR di Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta menganalisis kondisi hukum perlindungan hukum konsumen di lapangan. Studi ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi perjanjian kredit, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitis menggunakan pendekatan das sollen dan das sein. Hasil Studi menunjukkan bahwa secara normatif kerangka regulasi perlindungan konsumen sudah memadai, namun implementasinya masih menghadapi kesenjangan yang signifikan berupa penerapan klausul standar yang tidak sepenuhnya dipahami oleh konsumen, transparansi informasi pra-kontrak yang suboptimal, dan tidak adanya program pendidikan hukum proaktif dari BPR. Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian kredit BPR di Jawa Tengah belum diimplementasikan secara optimal. Meskipun upaya hukum yang tersedia bagi konsumen secara normatif tersedia, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum, terbatasnya akses, dan tingginya biaya penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penguatan pengawasan OJK, revisi klausul standar, dan peningkatan berkelanjutan pendidikan hukum bagi konsumen sangat diperlukan.