IMPLEMENTASI SANKSI DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TERHADAP ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES KENDAL

Penerapan disiplin merupakan aspek penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri menjadi dasar hukum dalam penegakan disiplin, termasuk terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana di Polres Kendal, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi disiplin di Polres Kendal telah dilaksanakan secara sistematis melalui sosialisasi peraturan, pengawasan internal oleh fungsi Profesi dan Pengamanan, serta mekanisme penjatuhan sanksi oleh atasan yang berwenang. Pelaksanaan kebijakan disiplin dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi kesulitan mendeteksi pelanggaran, perbedaan tingkat kesadaran disiplin antaranggota, serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polres Kendal melakukan upaya penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi, serta pembinaan dan internalisasi nilai etika profesi Polri.