IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS MELALUI MEDIASI MENURUT HUKUM PERDATA BARAT

Penelitian ini bermaksud untuk memahami, mengetahui dan menjelaskan Implementasi Penyelesaian Sengketa Hak Waris Melalui Mediasi Menurut Hukum Perdata Barat. Metode penelitian yang digunakan termasuk yuridis normative. Didalam Sistem peradilan perdata Indonesia secara tradisional mengadopsi pola litigasi yang bersifat adversarial. Dalam model ini, para pihak yang bersengketa diposisikan sebagai lawan yang bertentangan untuk memperebutkan kebenaran di hadapan hakim. Filosofi pewarisan dalam Hukum Waris Perdata Barat sendiri (KUHPerdata) dengan didasarkan pada prinsip kebendaan, warisan dianggap sebagai peralihan hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Peralihan Otomatis Hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum pada saat kematian terjadi. Tanpa adanya kematian, tidak ada pewarisan. Dalam studi hukum perdata, Legitieme Portie (Bagian Mutlak) bukan sekadar aturan pembagian harta, melainkan instrumen perlindungan hukum yang sangat kuat bagi ahli waris dalam garis lurus.Uraian mengenai hakikat Legitieme Portie dalam konteks perlindungan bagi ahli waris ab intestato (ahli waris menurut undang-undang). Hakikat utama Legitieme Portie adalah membatasi kedaulatan individu (pewaris) atas hartanya sendiri. Meskipun seseorang memiliki hak milik, hukum Indonesia (Pasal 913 KUHPerdata) menganggap bahwa hubungan darah menciptakan kewajiban moral yang diubah menjadi kewajiban yuridis. Legitieme Portie (bagian mutlak) merupakan hak atas harta peninggalan yang diberikan langsung oleh undang-undang bagi ahli waris dalam garis lurus. Kesepakatan bersama, baik yang dibuat oleh pewaris dengan ahli waris maupun antar sesama ahli waris, tidak dapat membatalkan hak Legitieme Portie selama warisan belum terbuka. Dengan ini Proses Mediasi akan Jauh lebih baik dan menjaga keutuhan keluarga dengan cara berdiskusi Bersama keluarga.