TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BLORA

Peredaran minuman keras di Kabupaten Blora merupakan permasalahan hukum yang berdampak langsung terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan yang wajib dijamin hak-haknya oleh negara. Meskipun telah terdapat pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang pengendalian minuman beralkohol, praktik di lapangan menunjukkan bahwa anak masih berpotensi terpapar dan terlibat dalam konsumsi maupun distribusi minuman keras. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap peredaran minuman keras dalam perlindungan anak di Kabupaten Blora, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui observasi dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penerapan sanksi pidana telah memiliki dasar hukum yang kuat, khususnya melalui Pasal 76J dan Pasal 89 Undang-Undang Perlindungan Anak yang bersifat lex specialis, namun dalam implementasinya masih menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, peredaran ilegal yang tersembunyi, keterbatasan pengawasan, serta faktor budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pengawasan, serta pendekatan preventif dan edukatif guna mewujudkan perlindungan anak yang optimal dan berkelanjutan.