IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAAN DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

Menurut hukum yang hidup dimasyarakat, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Berbeda dengan konsep zina dibarat bahwa, zina tidak dapat dihukum sebagai perbuatan zina jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh salah satu atau kedua pelaku yang sudah menikah. definisi zina yang disebut terakhir adalah makna zina dalam KUHP tetap berdasarkan pemikiran hukum Barat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran penyidik Polrestabes Semarang terhadap terduga pelaku tindak pidana perzinaan dan apa faktor penghambat penyidik Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan terhadap terduga pelaku tindak pidana perzinaan. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dan spesifikasi penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Penyidik telah melaksanakan penyidikan tindak pidana perzinahan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sifatnya sebagai delik aduan absolut, unsur pembuktian yang ketat, serta perlindungan hak terduga pelaku. Proses penyidikan dilakukan sistematis dari penerimaan pengaduan hingga pelimpahan berkas perkara, dengan menyesuaikan perbedaan pengaturan antara KUHP lama dan KUHP baru. Tidak terdapat kendala internal, sedangkan kendala eksternal terutama terkait tidak adanya bukti perkawinan sah dan sulitnya pembuktian persetubuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, penyidik memberikan penjelasan hukum kepada pelapor dan membuka ruang penyelesaian melalui keadilan restoratif, sehingga penegakan hukum tetap mencerminkan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.